Kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

Supriarno Supriarno, Saptono Hadi

Abstract


Maksud dari Penelitian ini merupakan sebuah bentuk untuk menganalisa, menemukan dan mengkaji kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. DPRD dalam menjalankan fungsinya merumuskan kebijakan daerah baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Salah satunya dalam memberikan pertimbangan terhadap Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Hal ini dapat mendorong karakter produk hukum daerah khususnya Perkada oleh pemerintah daerah menjadi lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kebijakan daerah yang partisipasif. Tidaklah berlebihan jika seyogyanya bahwa substansi Perkada dapat di berikan pertimbangan oleh DPRD sebagaimana hubungan kemitraan yang sejajar antar kedua lembaga daerah tersebut demi mewujudkan sinergi kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Kajian  dalam menganalisis data yang di pakai dalam penelilian ini ialah teknik kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian DPRD sebagai mitra pemerintahan daerah selama ini tidak ada dasar hukum untuk ikut terlibat di dalam proses pembentukan Perkada, sedangkan dari Pemerintah daerah proses pembentukan Perkada merupakan kewenagan dari eksekutif. Sebagai unsur dalam menjalankan Pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dalam perumusan Perkada secara etika hanya pemberitahuaan kepada DPRD diluar agenda resmi pemerintahan.

Keywords


Kedudukan, mitra, perkada

References


A. Mukthie Fadjar. (2005). Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing

Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1987. Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Armiko

Hari Sabarno. (2008). Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika

Iza Rumesten, (2010). Identifikasi Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dalam Kerangka Good Governance, Malang: Tunggal Mandiri Publishing

Junimart Girsang. (2017). Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Journal of Law and Policy Transformation, FH Universitas Internasional Batam (Volume 2 Nomor 1, June 2017).

Maria Farida Indrati. (1998). Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius

Marsillam Simanjuntak. (1997). Pandangan Negara Integralistik. Jakarta: Garfiti

Montesquieu. (2007). The Spirit of Laws, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam. Bandung: Nusamedia

Ridwan HR. (2014). Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press

Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

Satjipto Raharjo. (2009). Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum. Malang: Bayumedia Publishing

Stout HD. (2004). de Betekenissen Van De Wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2004)

Sumber Bagian Pengkajian Evaluasi Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Data setelah diolah, Bulan Desember 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)




DOI: http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v4i3.346

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual

E-ISSN: 2541-4224, P-ISSN: 2541-4216

 

Published by:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar